Langkah tersebut dinilai melanggar hak atas kerahasiaan pribadi dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Komisioner Komnas Perempuan , Maria Ulfah Anshor, menyatakan bahwa tes kehamilan adalah urusan individu dan keluarga terdekat, bukan pihak sekolah.
Bahkan jika tes dilakukan secara tertutup, hasilnya tetap tidak berhak diketahui oleh guru atau pihak sekolah. Setiap individu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi dengan tetap menghormati privasi mereka.
Maria menegaskan bahwa kebijakan seperti ini tidak sesuai dengan semangat perlindungan anak yang seharusnya diutamakan dalam sistem pendidikan. Alih-alih melakukan tes kehamilan , sekolah diimbau untuk memberikan pendekatan edukatif yang lebih relevan, seperti pendidikan kesehatan reproduksi dan bimbingan terkait pengambilan keputusan yang bijak.
Komnas Perempuan juga meminta pemerintah daerah dan dinas pendidikan untuk lebih aktif mengawasi kebijakan sekolah agar hak-hak siswi, terutama yang menyangkut privasi dan kesehatan reproduksi, terlindungi dengan baik.
Video tersebut memicu perdebatan publik, dengan sebagian pihak mendukung dan lainnya mengecam kebijakan tersebut. Bripka Agus Jumat, 31 Januari - WIB. Fuso dan Truk Tangki Adu Kamis, 30 Januari - WIB.
